Komunikasi terputus di sejumlah wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat akibat banjir bandang dan longsor menjadi perhatian utama para pejabat yang hadir di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 27 November 2025. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani tampak hadir lebih awal, disusul Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
Koordinasi pemerintah menjadi fokus pembahasan. Bima Arya mengungkapkan bahwa isu yang dibicarakan tidak hanya soal investasi, tetapi juga menyangkut infrastruktur daerah serta kondisi perekonomian di wilayah yang terdampak bencana. Menurutnya, kerusakan jaringan komunikasi membuat sejumlah kepala daerah kesulitan mengakses wilayahnya.
Dampak bencana terasa jelas di lapangan. Bima menuturkan bahwa hingga kini saluran komunikasi di beberapa titik di Sumut dan Sumbar masih belum pulih. Ia mencontohkan Wali Kota Langsa yang belum dapat masuk ke daerahnya karena jaringan yang masih terputus setelah kepulangannya dari Jakarta.
Pemulihan akses terus diupayakan. Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan Dirjen Administrasi Wilayah untuk memonitor langsung kondisi di daerah terdampak banjir bandang dan longsor. Langkah ini dilakukan agar proses pemulihan komunikasi dan mobilitas warga bisa berjalan lebih cepat.
Koordinasi lintas lembaga juga dilakukan. Bima Arya menjelaskan bahwa putusnya aliran listrik dari PLN memperparah gangguan komunikasi. Untuk itu, ia berkoordinasi dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga, untuk mempercepat pemulihan jaringan bersama PLN dan para provider telekomunikasi.
