Andaleh – SDGs Desa menjadi fokus utama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Implementasi SDGs Desa dalam Konteks Asta Cita ke-6 Presiden di Kantor Kemendes PDT, Kamis (27/11/2025).
Yandri menegaskan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki irisan kuat dengan kondisi desa di Indonesia.
SDGs Desa dinilai relevan karena Indonesia memiliki 75.265 desa dengan berbagai status, mulai dari desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal hingga desa sangat tertinggal. Dari jumlah tersebut, hampir 10 ribu desa masih berada dalam kategori sangat tertinggal.
Permasalahan desa yang masih terjadi turut menjadi sorotan Mendes Yandri. Ia menyebut masih banyak desa yang belum memiliki akses sinyal komunikasi, jaringan listrik, lembaga pendidikan, sumber air bersih, serta fasilitas kesehatan yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wajah Indonesia dalam konteks SDGs sesungguhnya berada di desa.
Dalam kesempatan itu, Yandri menegaskan bahwa FGD ini sangat penting untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan desa. Ia mengaitkan hal ini dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa dan dari bawah sebagai dasar pemerataan ekonomi dan upaya menghapus kemiskinan.
Tujuan SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, tanpa kelaparan, air bersih, sanitasi, pendidikan, kesetaraan gender, inovasi, hingga pengurangan ketimpangan, menurut Yandri, semuanya berakar pada kondisi desa di Indonesia.
Untuk mendukung pencapaian tersebut, Kemendes PDT telah menyiapkan 12 Aksi Prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia, yang telah merangkum seluruh irisan dari 17 tujuan SDGs. Program ini juga dirancang sejalan dengan target Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo.
Mendes Yandri berharap FGD ini menghasilkan rumusan yang realistis dan dapat diimplementasikan. Ia menegaskan pentingnya rekomendasi yang membumi agar bisa dilaksanakan bersama kementerian/lembaga, kampus, dan pihak terkait lainnya.
Ia menambahkan bahwa dirinya siap menjalankan seluruh rekomendasi yang lahir dari diskusi tersebut, selama selaras dengan kondisi nyata di desa dan kebutuhan pembangunan nasional.
FGD tersebut dihadiri oleh Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Kepala BPI Kemendes PDT Mulyadin Malik, Kepala BPSDM Kemendes PDT Agustomi Masik, serta Staf Khusus Menteri Fahad At-Tamimi.
